KEBIJAKAN PEMERINTAH

KEBIJAKAN PEMERINTAH 

kebijakan selama

Ø  Periode 1966-1969

Kebijakan pemerintah pada masa ini lebih di arahkan ke proses perbaikan dan pembersihan semua sektor dari pemerintahan orde lama. Terutama dari paham komunis. Di masa ini kebijakan  pemerintah dalam pengupayakan penurunan tingkat inflasi yang masih tinggi. Kebijan ini cukup berhasil menekan inflasi -/+ 650% menjadi hanya-/+ 10%.

Ø  Periode pelita I

Kebijakan pada periode ini dimulai dengan :

1.      peraturan pemerintah NO.16 tahun 1970, mengrnai penyempurnaan tata niaga bidang eksport dan import.

2.      Peraturan agustus 1971, mengenai devaluasi  mata uang rupiah terhadap dolar, dengan sasarn pokoknya adalah:

Kstabilan harga bahan pokok

Peningkatan nilai eksport kelancaraan import

Kelancaran import

Penyabaran barang di luar negeri

Ø  Periode pelita II

Periode ini diisi  dengan kebijakan:

Pekreditann untuk mendorong para eksportir kecil dan menengah, dan untuk mendorong kemajuann usaha kecil dengan product kredit investasi kecil (KIK)

1.      Kebijakan fiskal adlah menghapus pajak eksport untuk meningkatkan daya saing komoditif eksport di pasar dunia dann untuk manggalakan penanaman modal di dalam negeri. Di antarnya dengan kebijakan:

Ø  Naiknnya cadangan devisa dari$ 1,8 milyar menjadi $ 2,8 milyar

Ø  Naiknya tabungan pemerintah dari 225 miliyarmenjadi 1522 miliyar

2.      Kebijakan 15 nopember1978 (KNOP 15), yaiutu kebijakan moneteruntuk menikan produksi nasional.

Ø  Adanya inflasi besar rata-rata 34%, sehingga komoditas eksport Indonesia menjadi mahal di pasr dunia sehinnga kurang bersaing dengan produk sejenis dari Negara lain.

Ø  Adanya resensi krisis dunia pada tahun1979

Selain KNOP di dukung kebijaksanaan pemerintah devaluasimrupiah dari RP 415/$ menjadi RP625/$

Ø  Perode pelita III

Periode ini di warenaidengan devist Neraca erdangan Indonesia, di sebabkan nerena diterapkan tindaka  proteksi dan kouta Negara-negar  komoditas eksport di Indonesia.

Ø  Paket januari 1982, berisi mengenai tatacara pelaksaan eksport inport adan lalu lintas Negara. Kebijakan ini di beri kemudahan dalam hal pajak  yang sikenalkanterhadap komoditas eksport kebijakan ini kuirang membawa hasil karena terjadinmya resensi dunia yang belum berakhir

Ø  Paket kebijakan jual beli (counter purchase) yang di kemuarkan untuk menunjang paket januari di atas. Dalam kebijakan tersirat keharusan eksportirbluar negari untuk membeli product Indonesia dalam jumlah yang sama. Kebijakn ini kurang berhasil karena adanya resesi. Adanya resensi menjadi naiknya inflasi sehinga tabungan masyarakat menurun dan investasi berkurang.

Ø  Kebijan devaluasi 1983, yaitu menurunya nilai tukar rupiah terhadap dolar dariRP 625/$ menjadi RP 970/$ dengan harapan:

Ø  Gairah eksprt dapat meningkst, sehinga penerimaan menjadi lebih banyak.

Ø  Komoditas eksport lebih mahan karena di butuhkannyabenyak rupiah untuk mendapatkannya. Dengan demikian  agar industrinegeri dapat berkembang dan meningkat produkfitasnya.

Ø  Periode pelita IV

Beberap kebijakan pemerintah yaitu:

Ø  Kebijakan INPRES no 4 tahun 1985, kebijakan ini dilator belakangi untk meningkatkaneksport non migas. Lanhkah-langkah yang di ambil yaitu:

A.      Memberabtas pungli

B.      Mempermudah prosedur kepabeanan

C.      Menghapus dan memberantas biaya-biaya siluman

Ø  Paket kebijakan 6 mei 1986 (PAKEM) tujaunnya untuk mendoeong swsta di bidang eksport maupun penanaman modal

Ø  Paket devaluasi 1986, tindakan ini di karenakan jatuhnya harga minyak bumi di dunia yang mengakibatkan penerimaan pemerintah turun. Kebijakan ini di dukung dengan pinjaman dari luar negeri.

Ø  Paket kebijaksaan 25 oktober1986 yang merupaknn deregulisasi di bidang perdagangan, moneter, penanaman modal dengan cara:

A.      Penuruna bea masuk umport untuk komoditas bahan penolongdan bahan baku

B.      Preksi produksi yang lebih efisien

C.      Kebijakan penanaman modal

Ø  Paket kebijakansanaan 15 januari 1987, melakukan peningkatan efisiensi, invasi, dan produkvitasi  beberapa sektor industry dalam rangka meningkatkan non migas. Lankah yang di tempuh:

A.      Penyenpurnaan dan penyederhanaamketentuan import

B.      Pembebasn keringan dalam bea masuk

C.      Penyempurnaan klarifikasi  barangnnya.

Ø  Paket kebijaksanaan 24 desember 1987(PAKDES). Melakukan restrukturisasi bidang ekonomi

Ø  Paket 27 oktober 1988, paket deregulasi utuk menggairahkan pasar modal.

Ø  Peket kebijaksanaan 21 noveber 1988 (PAKNOV) kebijaksanaan  bidang keuangan dengan memberikan kelleluassan pasar modalmelakukan deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan dan hubungan laut.

Ø  Paket kebijaksannan 20 deseber 1988 (PAKDES) kebijaksanaan di bidang keuangan dengan memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif.

Ø  Periode pelita V

Kebijaksanaan pemerintah selama pelita V di arahkan kepada pengawasan pengendalian dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tingganl landsas menuju pembanguna jangka panjang.

KEBIJAKAN MONETER

            Kebijaksannan moneter adalah sekumpulan tindakan pemerintahdi dalam mengatur perekonomianmelalui peredaran mata uang dan tinkat suku bunga. Kebijakasanaan ini di jalankan pemerintah melalui lembga keuangan yang bi sebut bank Indonesia. Tugas bank Indonesia:

Ø   Sebagai bank pemerintah dalam arti membantu pemerintah dalam mengelola dana pemerintah

Ø  Sebagai bank umum, membantu bank umum dalam operasional

Ø  Sebagi lembaga pangawas lembaga keuangan

Ø  Sebagai pengawas kegiatan ekonomi di sektor luar negeri

Ø  Memperlancar kegiatan perekonomian.

Kebijaksanaan monter ini di bagi menjadi 2 kelompok:

Kebijaksanaan Moneter Kuantitatif

Kebijaksanaan ini dijalankan dengan mengatur uang beredar dan tingkat suku bunga dari segi kuantitasnya. Kebijaksanaan ini dijalankan dengan 3 cara, yaitu :

Ø  dengan melakukan operasi pasar terbuka.

Ø  dengan merubah tingkat suku bunga diskonto.

Ø  dengan cara merubah prosentase cadangan minimal yang harus dipenuhi

oleh setiap bank umum.

Kebijaksanaan Moneter Kualitatif

Kebijaksanaan moneter kualitatif adalah dengan mengatur dan menghimbau pihak pihak bank      umum/lembaga keuangan lainnya guna mendukung kebijaksanaan kuantitatif

yang sedang dijalankan.

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:

• Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
• Pola persebaran sumber daya
• Distribusi pendapatan

REFERENSI:

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab7-kebijaksanaan_pemerintah.pdf

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_fiskal